Tribute Indonesia - Beberapa hari terakhir ini, masyarakat disuguhi kabar kalau Indonesia akan bersiap untuk memasuki masa resesi ekonomi di 2023 mendatang. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.
Melihat kondisi itu, Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Trisakti Radian Syam, mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap melaksanakan Pemilu pada 2024 mendatang, di mana baik KPU dan Bawaslu RI sudah mulai menjalankan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Bahkan, menurut Radian, Bawaslu pun sudah mulai melakukan tahapan rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).
“Resesi ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilu di tahun 2024 di Indonesia karena Pemilu merupakan hak konstitusional rakyat Indonesia yang jelas diatur baik di dalam Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 22E UUD NRI 1945, yang setidaknya kondisi resesi setidaknya sudah diperhitungkan dan Pemilu 2024 pun sudah dipersiapkan jauh sebelumnya,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Radian menjelaskan, salah satu parameter demokrasi yakni adanya siklus pergantian kepemimpinan yang dilaksanakan melalui proses Pemilu secara teratur dan Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Bahkan, lanjut Radian, ada kurang lebih 271 daerah yang harusnya menjalankan Pilkada di 2022 dan 2023 menjadi ditunda hingga November 2024 mendatang.
“Saya berharap agar para elite parpol yang ada di dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf untuk tetap menjaga soliditas hingga 2024, dan jangan mencoba menggulirkan isu penundaan Pemilu, serta jika ada parpol yang sudah menyampaikan nama capresnya itu bagian dari dinamika politik, agar kemudian rakyat juga memiliki banyak kesempatan untuk melihat para capresnya,” ujarnya.
